Oleh Aminuddin Siregar

Komitmen pemerintah daerah untuk memberi ruang gerak bagi pelaku bisnis dan para pedagang, juga sangat diperlukan senafas dengan apa yang diartikulasikan dalam makna demokrasi ekonomi. Bahwa demokratisasi menuntut adanya reformasi terhadap semua aspek yang menunjang dan memperkuat laju perekonomian.

Itu artinya setiap warga yang terlibat dalam penguatan mekanisme perekonomian dan perdangangan daerah, perlu ada dialog yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Sehingga siapa pun saja yang merasa terlibat dalam aturan main yang disepakati, tidak saja dapat memahami tetapi juga dapat mematuhi dan menjalankan aturan-aturan legal formal yang dibuat.

Dengan demikian prinsip kepemerintahan yang baik dan benar mesti diteggakkan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan kata lain setiap lembaga pemerintah daerah mesti punya keberanian menegakkan prinsip keperintahan yang bersih dari persoalan kolusi, korupsi dan nepotisme. Termasuk kabupaten-kabupaten pemekaran baru, yang tidak lama lagi meilih kepala daerahnya, harus berani mencegah munculnya kolusi, korupsi dan nepotisme.

Seperti kita tahu bahwa, prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dan benar itu tidak saja menyangkut akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga bersangkut paut dengan responsibilitas dan kesetaraan. Ini kembali perlu diingat, agar setiap kita selalu siap untuk memperbaiki kekeliruan dan kejanggalan-kejanggalan yang mungkin pernah terjadi di lembaga pemerintah dan lembaga legislatif.

Tentu saja prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dan benar itu tidak cuma ditegakkan pada pemerintahan provinsi, tetapi juga pada pemerintahan kabupaten dan kota. Termasuk lembaga legislatif baik provinsi maupun kabupaten dan kota, mesti mengacu pada perlunya prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dan benar.

Barulah kemudian penggunaan otoritas adminisrtrstif dalam mengembangkan manajemen pemerintahan akan dapat mengatasi berbagai masalah dalam pengembangan agribisnis. Termasuk di dalamnya pengaturan diberbagai sektor yang akan meperlancar mekanisme perekonomian daerah. Dalam konteks inilah perlunya konsensus pemerintah untuk mengintegrasikan sektor swasta dengan warga masyarakat.

Dengan berbagai pengaturan itu pula diharapkan kemampuan administratif dan manajemen pemerintah daerah akan dapat mengatasi munculnya berbagai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pelaksanaan pengembangan agribisnis dalam kaitannya dengan penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan.

Penulis Staf Pengajar pada Pusdiklat Depdagri Regional Bukittinggi. Penggagas Forum Diskusi Komunitas Klub Haus Buk

Iklan